- keindahan Merbabu
- bersaing dengan keindahan Merapi walaupun sesudah bencana
Senin, 04 Agustus 2014
Perjalanan
buku sejarah
PEMBANTAIAN MASSAL 1740
TRAGEDI BERDARAH ANGKE
PENDAHULUAN
Pada awal abad ke 17, sebelum kolonialis Belanda datang ke Indonesia,
bangsa Indonesia dengan Tiongkok telah terlibat dalam hubungan perdagangan.
Hubungan ini telah dimulai semenjak masa dinasti Han (206 SM-220 SM).Kebanyakan
imigran Tiongkok adalah laki-laki dan mereka tidak membawa istri dari Negara
asal mereka, maka mereka pun menikah dengan wanita setempat. Imigran Tiongkok ini kemudian bermukim sampai beberapa
generasi dan tak pernah kembali ke negeri asal.Sehingga sebagian besar dari
mereka menganggap nusantara sebagai tanahairnya sendiri.Para imigran etnis
Tiongkok di nusantara dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan
penduduk setempat. Tidak pernah terjadi konflik yang disebabkan oleh
warga etnis Tionghoa, kecuali setelah terjadinya pembantaian missal terhadap
mereka pada tahun 1740, yang dilakukan oleh kolonialis Belanda.kedatangan
kolonialis belanda ke Nusantara memang telah mengubah tatanan social dan
ekonomi Nusantara, termasuk tatanan yang telah dibentuk dengan harmonisantara
warga etnis Tionghoa dengan masyarakat setempat, terlebih setelah mereka
mendirikan badan dagan yang dikenal dengan nama VOC (Veerenigde Oost Indiche Compagnie).
Sejak saat itu VOC mulai menerapkan politik pecah belah (Devide et Impera), antara lain dengan
mengeluarkan berbagai macam peraturan yang memisahkan warga etnis Tionghoa
dengan masyarakat setempat. Salah satu politi pecah belah VOC yang bersifat
Rasial adalah mengisolasi tempat tinggal warga etnis Tionghoa dan memposisikan
mereka sebagai warga timur asing(ureemde-oosterlingen),
yang statusnya lebih tinggi dari masyarakat setempat(inlander). Keadaan ini akhirnya menyababkan masyarakat setempat
mempunyai rasa curiga terhadap warga etnis Tionghoa, tanpa mereka sadari bahwa
sesungguhnya tujuan warga etnis Tionghoa ke Nusantara tidak sama dengan
sejumlah pedagang asing yang pernah singgah di Nusantara, sepereti Portugis,
Spanyol, Inggris, dan Belanda yang memiliki misi ekonomi dan politik untuk menjajah
dan menjadikan bumi Nusantara sebagai koloninya. Kekhawatiran VOC harus dibayar
mahal oleh warga etnis Tionghoa, bukan dengan air mata melainkan dengan darah
dan nyawa mereka. Tragedy yang telah menyebabkan 10 ribu warga etnis Tionghoa
tewas secara tragis, dikarenakan pembantaian diluar batas-batas
kemanusiaan oleh VOC. Piristiwa yang dikenal dengan Tragedi berdarah Angke.
BAB 1
EKSISTENSI AWAL
WARGA ETNIS TIONGHOA DI NUSANTARA
1.1 KONDISI PRASEJARAH NUSANTARA
Keberadaan bangsa Indonesia di muka
bumi ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Sekitar satu juta tahun silam es
dikutub utara dan kutub selatan sebagaian
besar
mencair. Permukaan air laut naik dengan sendirinya sehingga dataran rendah di
daerah Sunda Plat dan Sahul Plat menjadi laut Transgresi. Dengan demikian
terbentuklah pulau-pulau di Nusantara. Bentuk yang diperoleh tersebut menjadi
dasar dari bentuk pulau-pulau di Indonesia sekarang ini. Terkait dengan
keberadaan manusia di kepulauan Nusantara, pada tahun 1889 di Wajak ditemukan
fosil tengkorak Homo Wajakensis, lalu tahun 1890 di daerah lembah sungai
Bengawan Solo tepatnya di desa Trinil, ditemukan fosil kera yang dapat berdiri
(Pithecanthropus Erectus). Selain itu
ditemukan juga Meganthropus Paleojavanicus di Sangiran, Pithecanthropus
Mojokertensis di Mojokerto dan Homo Soloensis. Mengenai asal usul bangsa
Indonesia, terdapat tiga pendapat yang berbeda dari kalangan sarjana. Pertama,
berasal dari Campa, kedua dari teluk Tonkin, dan ketiga dari Yunan.
Prof.
Kong Yuanzhi dari Universitas Peking berkesimpilan bahwa kemungkinan besar
bangsa Indonesia dari daratan Asia dan tidak mustahil berasal dari daerah
sekitar Yunan yang terletak di Tiongkok Barat Daya. Yunan merupakan daerah asal
perpindahan orang melayu prasejarah yang menyebar dalam jumlah besar ke selatan
sampai di kepulauan Nusantara, sehingga terjalinlah hubungan darah antara
bangsa Tionghoa dengan bangsa Indonesia. Selain itu, berbagai hasil penelitian
dan studi menunjukan bahwa Melayu Tua dan Melayu Muda berasal dari bagian
selatan daratan Asia, yaitu Yunan.
1.2 TIONGHOA INDONESIA PADA MASA
LALU
Pada
masa dinsati Jin (265-420 M), telah terjadi hubungan diplomatik antara Tiongkok
dengan Nusantara. Tetapi pada dasarnya warga Etnis Tionghoa yang bermukim di
kepulauan Nusantara pada zaman dahulu hanya bersifat sebagai imigran sementara
yang memiliki kepentingan berdagang. Akan tetapi lambat laun, mereka merasa
betah dan kemudian menetap dan menjalin kekerabatan dengan penduduk setempatdengan
cara menikahi wanita di sekitar tempat tinggal mereka, bahkan kemudian
mengikuti kebudayaan dan agama yang dianut oleh penduduk setempat.
1.3 PERSAUDARAAN TIONGHOA DAN
BUMIPUTRA
Berdasarkan
perkiraan dari bukti peninggalan sejarah, hubungan lalu lintas pelayaran
orang-orang Tiongkok ke Nusantara telah berlangsung sejak zaman purba dengan
dilandaskan kronik Dinasti Han (206 SM - 220 M) bahwa saat itu Tiongkok sudah
mengenal Nusantara yang pada saat itu disebut Huang Tse.Pada masa itu, jalinan persaudaraan antara Tiongkok dan
Nusantara mencakup berbagai kerajaan besar maupun kecil, kerajaan tersebut
diantaranya adalah kerajaan Kaling, Sriwijaya, Samboja, Samudra Pasai, dan
Majapahit.
1.3.1 Kaling (Holing)
Letak
kerajaan Kaling hingga saat ini belum dapat diketahui secara pasti, meskipun
demikan terdapat beberapa pendapat yang salah satunya menyatakan bahwa
berdsarkan Berita Cina letak kerajaan Holing berbatasan dengan laut sebelah
selatan. Nama lain dari kerajaan Holing adalah Cho-Po (Jawa), sehingga dapat
disimpulkan bahwa kerajaan Kaling terletak di pulau Jawa. Tercatat dalam Buku
Tang Lama, bahwa pada tahun ke-14 Zhen Guan (640 M), kerajaan Kaling pernah
mengirim utusan dilanjutkan lagi pada tahun ke-10 Yuan He (815 M) untuk
mempersembahkan biksu dan lima orang anak, burung kakaktua serta berbagai macam
benda pusaka yang sangat berharga nilainya. Pada tahun 818 M, mereka kembali
mengirim biksu dan dua orang perempuan, burung kakak tua, penyu, dan badak hidup.
Selain itu, catatan lain dari Buku Tang Baru, pada masa Qi Da He (827-835 M),
mereka juga mengirim utusan serta menyampaikan upeti, dan pada masa Xian Tong
(860-874 M) mereka kembali mengirim utusan serta mempersembahkan seniwati dan
musikus perempuan. Hal tersebut menunjukan terjalin kerjasama dah hubungan yang
sangat erat khususnya setelah abad ke-9. Pada saat itu, kerajaan Kaling
mengutus beberapa orang seniwatti ke Tiongkok untuk mengadakan pertukaran seni
dan budaya.
1.3.2 Sriwijaya
Hubungan
antara Sriwijaya dan Tiongkok memiliki keistimewaan. Sriwijaya sering digunakan
untuk persinggahan biksu dari Tiongkok yang ingin ke India untuk memperdalam
agama. Ada juga biksu yang menetap di Sriwajaya, tujuan utamanya untuk mekaukan
penelitian, mempelajari bahasa Sansekerta dan menterjemahkan kitab agama Budha.
Sebagai bukti adanya jalinan persaudaraan dan kerjasama dagan antara Tiongkok
dengan kerajaan Sriwijaya, pada tahun 1961 ditemukan batu bertulis yang berasal
dari dinasti song (960-1279 M) di Canton. Di batu tersebut diuraikan tentang
perbaikan kuilnTien Ching di Guangzhou dan dinyatakan tentang sumbangan dari
Sriwijaya guna pembangunan kembali kuil tersebut. Pada masa itu, Canton adalah
sebuah pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai bangsa,
terutama dari bangsa-bangsa yang berasal dari Asia Tenggara.
1.3.3 Samboja
Kerajaan
Samboja mulai berperan di kawasan Asia Tenggara pada abad ke-10 sampai abad
ke-13 M. Tercatat bahwa antara kerajaan Samboja dengan kedinastian Yuan
(1206-1368 M) telah terjalin hubungan perdagangan yang intensif.
1.3.4 Samudra Pasai
Letak
geografis Samudra Pasai sangat penting, yaitu sebagai tempat persinggahan bagi
lalu lintas laut antara Tiongkok dan negeri barat. Samudra Pasai juga pernah
mengirim utusan ke pemerintahan dinasti Yuan dan kaisar memberikan hadiah pada
raja Samudra Pasai berupa kalender datong,
kain sutra, uang, dan pakaian komplet untuk sang utusan.
1.3.5 Majapahit
Dari
catatan-catatan yang ada dapat diketahui bahwa sejak tahun 1370 M sampai 1499
M, Kerajaan Majapahit telah mengirim utusan kurang lebih dua puluh kali dan
menjalin hubungan baik dalam kurun waktu yang panjang.Pengiriman para utusan ke
Nusantara yang terlalu sering telah menelan biaya yang cukup besar. Oleh karena
itu, pada tahun 1443 M, Kaisar Yingzhoung mengikuti usul yang disampaiakan
pejabat dari Guangdong yaitu penerimaan upeti dilakukan 3 tahun sekali dan pada
tahun berikutnya frekuensi penerimaan upeti maupun utusan semakin dikurangi.
1.3.6 Misi Muhibah
Laksamana Cheng Ho ke Nusantara
Pada tahun 1405 M, untuk pertama
kalinya Cheng Ho ditus untuk melakukan
lawatan muhibah ke Samudra Hindia. Cheng Ho sebagai tokoh besar Tiongkok dalam
bidang maritime, selama 28 tahun telah melakukan 7 kali pelayaran ke Nusantara,
dengan memimpin tak kurang dari 208 armada yang terdiri dari kapal berukuran
besar, menengah, dan kecil yang disertai 27.800 lebih awak kapal. Misinya saat
itu untuk menyebarkan benih-benih persahabatan dan perdamaian serta memajukan
perniagaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada tahun 1443 M, dalam
pelayaran kembali dari Mekah setelah semua armadanya disatukan di Calicut, yang
merupakan pelayaran yang ke tujuh atau ekspedisi terakhir, Cheng Ho meninggal
dunia pada usia 62 tahun. Bukti autentik Cheng Ho di kepulauan Indonesia antara
lain Gua Sam Po Kong, Kelenteng Ancol, Lonceng Cakradonya, Sumur Sam Po Kong,
Wihara dengan patung laki-laki berksostum baju Ming dan berkumis, serta patung
wanita membawa keranjang, Puri Sunyaragi, Kelenteng Welas Asih, dan piring keramik
bertuliskan ayat kursi.
Misi
muhibah Laksamana Cheng Ho ke kepulaua Nusantara (1405-1433 M), merupakan titik
puncak hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia. Misi diplomasi yang diemban
Cheng Ho memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan Tiongkok dengan
kepulauan Nusantara serta beberapa Negara Asia dalam bidang politik, ekonomi,
maupun kebudayaan, termasuk penyebaran agama Islam. Muhibah Cheeng Ho sebanyak
tujuh kali merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah Tiongkok maupun
sejarah dunia.
BAB 2
INVASI KOMPENI
Kedatangan pihak asing ke Nusantara pada awalnya bertujuan mencari
negeri penghasil rempah-rempah, untuk kemudian membeli rempah-rempah tersebut
lalu diperdagangkan di pasaran Eropa. Lambat laun melihat keelokan bumi Nusantara dengan
kekayaan Sumber daya alam yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda, pihak
asingpun lantas berkeinginan menguasai bumi Nusantara. Berdagang tidak lagi
menjadi focus utama, tetapi mereka lebih memusatkan perhatian untuk melekuken
penguasaan atas setiap daerah yang mereka singgahi.
2.1 KEDATANGAN
PENJAJAH
Kapal
pihak asing yang pertama kali berlabuh ke Nusantara adalah adalah kapal
Portugis yang berhasil menguasai Malaka pada Tahun 1511. Pada tahun 1521, untuk
pertama kalinya rempah-rempah diangkut secara langsung dari Nusantara, tepatnya
dari Maluku menuju Eropa. Peristiwa tersebut menandakan bahwa portugis telah
membuka jalur pelayaran baru menuju Nusantara. Setelah berhasil menguasai
Malaka, kemudian di tahun 1522 d’Albuquerque bermaksud memperluas wilayah
kekuasaannya dengan membantung benteng di Sunda Kelapa, akan tetapi tertanya
Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh pasukan Demak-Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah. Kemenangan ini
dirayakan Fatahillah dengan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada
22 Juni 1527. Di akhir abad ke-16, kapal-kapal Belanda mengikuti jejak
portugis. Setelah 100 tahun lebih berkuasa di Batavia serta di wilayah
Nusantara lainnya, Belanda tidak bias menghindari perang yang berkecamuk di
berbagai daerah di Nusantara. Pada tahun 1799 VOC mengalami kerugian besar
akibat perang local yang berkepanjangan. Nusantara kemudian menjadi rebutan
antara Negara Perancis dan Inggris. Selanjutnya, Belanda kembali berkuasa di
wilayah Nusantara.
2.2 REMPAH-REMPAH
SEBAGAI KEDOK
Untuk
menghilangkan persaingan internal, dan agar dapat mengeruk keuntungan besar
melalui system perdagangan monopoli, maka Belanda pada tanggal 20 Maret 1602,
membentuk persekutuan dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Batavia dijadikan kota pelabuhan terbesar
dibandingkan dengan Malaka karena berfungsi sebagai basis kekuatan terbesar
VOC. bAhkan di tahun 1667, Belanda berhasil menguasai Makassar dan berhasil
pula menguasai perniagaan rempah-rempah di Maluku. Kekuasaan colonial Belanda
kala itu hamper menguasai seluruh daerah di Pantai Jawa. Akibatnya, sejumlah
kerajaan yang berada di sepanjang pantai Jawa, bersedia bersekutu atau sekedar
menjadi kaki tangan VOC.
2.3
KESEWENANG-WENANGAN DAN PENINDASAN
VOC
banyak melakukan pembangunan di Batavia. Salah satunya adalah membangun kanal
untuk mencegah banjir.proyek borongan pembangunan kanal itu banyak dipegang
oleh orang Tionghoa. Bersinergi dengan meningkatnya jumlah proyek kebutuhan
kompeni, jumlah kuli pun meningkat, termasuk kuli etnis Tionghoa. VOC
mengumpulkan pajak kepala dari kuli Tionghoa, selain itu VOC juga berhasil
mengumpulkan pasokan paksa dari warga bumiputra. Dalam menjalankan politik
monopoli perniagaannya, VOC kerap menghalalkan segala macam cara, termasuk
berbuat sewenang-wenang seperti melakukan penindasan yang tidak
berperikemanusiaan. Sebagai contoh, di tahun 1621 VOC telah melakukan
pembantaian atas penduduk pulau Banda akibat menentang kebijakan VOC, untuk
menjual hasil buminya kepada mereka.
Sementara penduduk pulau Banda yang masih hidup di tawan untuk menjadi budak di
Batavia. Perdagangan budak juga kian ramai semenjak pemerintahan Gubernur
Jenderal Van der Varra. Tampak jelas kekejaman VOC untuk meningkatkan
keuntungan pribadi dan negaranya. Sementara, kondisi ekonomi penduduk nusantara
kian terpuruk. Tuntutan-tuntutan feudal juga kerap di terapkan bagi warga etnis
Tionghoa dan Bumiputra.
2.4 KULI KONTRAK YANG
TERTINDAS
Tercatat
saat itu ada 130 pabrik gula yang beroperasi,
125 pabrik adalah milik warga etnis Tionghoa, 4 pabrik adalah milik
orang Belanda, dan 1 pabrik lagi adalah milik pejabat sementara (regeant) Jawa.
Hal ini berarti diperlukan lebih banyak lagi tenaga kuli, sehingga memicu
meningkatnya arus migrasi penduduk Tiongkok. Para imigran ini merupakan pekerja
illegal. Situasi ini memaksa pemilik usaha penggilingan gula kerap harus
bermurah hati kepada mereka untuk dipekerjakan di penggilingan gula miliknya.
Dari sekian banyak imigran Tiongkok yang illegal, tak sedikit diantaranya yang
menjadi budak. VOC pun menerapkan pajak yang lebih tinggi kepada para Imigran
Tiongkok mengingat jumlah mereka yang banyak. Peraturan terhadap warga etnis
Tionghoa juga meningkat, sehingga membuat warga etnis Tionghoa tertekan dan
tidak dapat berkembang usahanya. Kesewenang-wenangan terus dilakukan pihak VOC
untuk memiskinkan dan mengurangi jumlah warga etnis Tiongkok di Batavia
2.5 PRATRAGEDI ANGKE
1740: BOM WAKTU
VOC
mulai mengalami kemunduran dan kerugian, hal tersebut disebabkan berbagai hal,
salah satunya karena adanya persaingan dagang dengan kongsi dagang dari Inggris
yaitu EIC. Dewan Hindia Belanda dan gubernur jenderalnya mencoba menyelesaikan
masalah tersebut dengan cara memeras warga etnis Tionghoa yang tidak memiliki
surat izin. Kompeni VOC Banyak melakukan pungutan liar yang tinggi, atau
meminta sogokan untuk mempermudah pengurusan surat izin.Warga etnis Tionghoa
yang sudah lama menetap di Bataviapun tak luput dari aksi pemerasan VOC. Secara
otomatis, warga etnis Tionghoa ketakutan. Mereka lebih memilih berdiam diri
dirumah atau berpangku tangan tanpa melakukan pekerjaan. Kesejahteraan menjadi
menurun, perdagangan mengalami kemunduran, dan banyak pedagang Tionghoa yang
jatuh miskin, sementara pemerasan berjalan terus-menerus.
Situasi buruk ini, membuka celah untuk
tersiarnya kabar burung yang tidak sedap dikalangan warga etnis Tionghoa maupun
Bumiputra. Kabar tersebut mengatakan bahwa yang tidak memiliki surat izin
tinggal akan dipulangkan ke negeri asalanya atau dikirim ke Sri Lanka sebagai
kuli. Ada pula kabar yang menyebutkan bahwa warga etnis tionghoa yang dikirim
ke Sri Lanka akan di buang ke laut. Sementara kabar yang tersebar di kalangan
bumiputr adalah bahwa mereka akan dibunuh oleh warga Tionghoa, perempuan akan
diperkosa dan anak-anak mereka akan dijadikan budak. Diam-diam warga etnis
Tionghoa yang berada diluar tembok kota menyusun rencana pemberontakan dan
perlawanan terhadap VOC. Perlawanan tersebut dilakukan karena kesabaran
penduduk etnis Tionghoa yang sudah mulai habis.
BAB 3
KEBIADABAN KEMANUSIAAN : TARAGEDI
BERDARAH 1740
Kemampuan warga etnis Tionghoa dalam berdagang maupun berbaur dengan
warga bumiputra telah menimbulkan kekhawatiran Belanda bahwa mereka tidak dapat
menguasai bumi Nusantara sepenuhnya.Hal ini disebabkan, penduduk setempat pada
saat itu lebih simpati terhadap warga etnis Tionghoa disbanding kepada orang
Belanda. Kecemburuan social yang dirasakan oleh kompeni VOC terhadap warga
etnis Tionghoa semakin diperparah dengan munculnya persoalan seperti, kekalahan
dalam persaingan dagang dengan maskapai dagang Inggris, melonjaknya jumlah
pendatang Tionghoa yang menyebabkan banyaknya pengangguran, bahkan buruknya
kinerja kapitan Tionghoa, bukanlah suatu alas an untuk membantai warga etnis
Tionghoa. Jika memang VOC tidak memiliki suatu niat yang buruk terwadap warga
etnis Tionghoa, tentunya segalasesuatu masih dapat dielesaikan dengan baik,
sehingga tragedi Angke 1740 tidak perlu terjadi.
3.1 Pembantaian Massal 1740
Sejak abad-17 arus imigran warga etnis Tionghoa ke Batavia cukup
deras.Sebagai pendatang tingkah laku mereka dirasakan cukup baik.Kepada para
penguasa daerah setempat, warga etnis Tionghoa cenderung patuh serta mentaati
peraturan yang telah berlaku dalam tatanan social masyarakat setempat.Kondisi
hidup bermasyarakat seperti itu berubah drastis setelah VOC mulai melakukan
intervensinya, baik kepada penduduk setempat maupun kepada warga etnis
Tionghoa.Dalam banyak hal warga etnis Tionghoa cenderung sabar dalam menerima
perlakuan-perlakuan tidak erdab dari sebagian pamong praja nakal maupun VOC
yang sifatnya memeras.Akan tetapi semua itu harus ditebus dengan nyawa ketika
kelemahan yang ada telah mencapai titik puncak dan berubah menjadi alas an
untuk melkukan perlawanan bahkan pemberontakan. Terlebih dengan adanya sikap
rasialis VOC terhadap warga etnis Tionghoa, bahkan tak jarang melakukan
permpasan terhadap harta benda mereka.penangkapan demi penangkapan terhadap
mereka karena tidak memilki surat izin tinggal (permissiebrifje), telah membuat sebagian warga etnis Tionhoa
Khususnya mereka yang berjiwa panas, menganggap bahwa ini merupakan cara halus
yang diterapkan VOC untuk menyingkirkan mereka dari Batavia. Sedikit banyak,
warga etnis Tionghoa memahami bahwa kekalahan VOC dalam persaingan dagang
dengan EIC serta kekeliruan-kekeliruan VOC dalam menentukan harga dan pangsa
pasar, telah enjadi alas an tambahan bagi VOC untuk menindas mereka.
Kekhawatiran
dan ketakutan yang mendalam di kalangan warga etnis Tionghoa di Batavia
kian menjadi-jadi ketika pada akhir
tahun 1739 sampai hari imlek di bulan februari 1740, VOC mengadakan penangkapan
besar-besaran. Pada tanggal 04 februari 1740, kepala personalia setempat, De
roy, menulis surat kepada Gubernur Jendral Valckenier, melaporkan penemuan
tentang beberapa warga etnis Tionghoa yang bermaksud menyerang penjaga penjara
untuk menolong teman sebangsa yang ditahan.Gubernur Jendral Valkenier kemudian
menyerahkan masalah ini kepada parlemen untuk kemudian dibahas. Berdasarkan
hasil rapat parlemen pada tanggal 25 juli 1740 diberlakukan resolusi berupa penangkapan
kepada warga etnis Tionghoa yang dianggap mencurigakan baik mereka yang sudah
memiliki izin tinggal maupun maereka yang belum memiliki izin tinggal,
sedangkan mereka yang tidak bias membuktikan dirinya memiliki pekerjaan yang
tetap akan dibuang ke Sri langka. Dalam penangkapan tersebut terdapat suatu
kejanggalan, dimana yang ditahan bukan hanya mereka yang pengangguran ataupun
gelandangan, tetapi juga orang baik-baik dan kaya ikut ditangkap dengan cara
paksa dan kekerasan. Tujuan utamanya adalah memeras sejumlah uang untuk
kepentingan pribadi. Tindakan VOC yang sembarangan, membuat kapitan Tionghoa
saat itu Nie Hoe Kong enggan untuk
melaksanakan peraturan hasil resolusi tersebut.
Setelah
resolusi tanggal 25 juli 1740 dilaksanakan, kegiatan anti-Belanda dilakukan
warga etnis Tionghoa mulai tampak. Menyadari bahwa perlakuan VOC terhadap
mereka kian biadab, maka warga etnis Tionghoa saling mempengaruhi satu sama
lain, hingga dalam waktu yanmg tidak lama, yaitu pada akhir September 1740,
telah berkumpul sejumlah seribu orang dipabrik gula Gandaria. Mereka bertekad
untuk melekukan perlawanan terhadap VOC, dibawah pimpinan Wang Tai Pan atau
Wang Pan Kuan yang di juluki ‘”khe
panjang”. Jumlah ini terus bertambah hingga lima ribu orang. Dalam usaha
perlawanan warga etnis Tionghoa terhadap kesewenang-wenangan VOC, tak disangka
ternyata terdapat tiga orang kapitan Tionghoa yang bersekutu dengan VOC serta
melaporkan tentang adanya rencana perlawanan dari warga etnis Tionghoa.Laporan
lisan tentang rencana perlawanan tersebut segera dilaporkan kepada gubernur
jendral Valckenier pada tanggal 26 september 1740. Laporan ini ditanggapi
Valckenier dengan segera mengadakan rapat dan memberitahukan kepada pejabat
pemerintah agar siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta
menginstruksikan kepada kepala urusan personalia local, De Roy untuk mengirim
mata-mata dimana warga etnis Tionghoa berkumpul.pada tanggal 27 september 1740,
tersiar kabar bahwa di daerah pedesaan sekitar Batavia telah ada
kawanan-kawanan Tionghoa yang mendekati pangkalan penjagaan tentara VOC di
Batavia, Mr.corneluis, Tanggerang, dan de Qual. Pada tanggal 5 oktober 174, VOC
mengutus van Imhoff dan van Aaerden menuju tanah abang untuk mengadakan
perundingan dengan pemimpin perlawanan, Tan Wansoey, tetapi gagal. Tan Wansoey
justru mengirim surat balasan yang membuat pimpinan Belanda murka, lalu
memutuskan untuk menyerang kawanan etnis Tionghoa. Pada pukul 9 pagi tanggal 7
oktober 1740, pos de Qual, diserang oleh sekawanan etnis Tionghoa berjumlah
kurang lebih lima ratus orang. Pada sore hari, kawanan-kawanan Tionghoa ini
telah ada didepan tembok kota Batavia. Setelah terjadinya peristiwa penyerangan
oleh warga etrnis Tionghoa yang tinggal di luar tembok kota Batavia pada
tanggal 7 oktober, VOC mulai khawatir bahwa warga etnis Tionghoa yang tinggal
didalam kota Batavia akan ikut serta dalam pemberontakan. Untuk itu VOC
mengambil inisiatif untuk lebih dahulu bertindak. Pada pagi hari tanggal 8
oktober, VOC mengumumkan instruksi
kepada warga etnis Tionghoa yang tinggal didalam kota Batavia. Pertama, dilarang masuk kota untuk
membawa keluar wanita, sebab sehari sebelumnya telah banyak wanita Tionghoa
yang mengungsi ke luar kota. Kedua,
warga etnis Tionghoa yang menolak untuk menyerahkan senjata atau melawan
pejabat hukum dan melawan pasukan luar benteng kota akan ditembak mati. Ketiga, mulai jam 06.30 sore warga etnis
Tionghoa harus berdiam diri dirumah tanpa menyalakan lampu. Jika ada yang
memaksa diri keluar akan di tembak mati. Disaat bersamaan telah terjadi kontak
senjata antara kawanan etnis Tionghoa dari tanah abang dengan van Imhoff dan van Aaerden. Pasukan VOC
menggunakan merioam berhasil mengalahkan kawanan etnis Tionghoa. Pagi hari 9
oktober, pasukan VOC berhasil memukul mendur kawanan etnis Tionghoa dari luar
kota Batavia, yang menyerang pintu-pintu benteng kota pada malam hari tanggal 8
oktober. Pada hario yang sama, van Imhoff memerintahkan agar seluruh warga
etnis Tionghoa yang ditahan untuk segera di bawa ke Sri langka. Hal ini
mengakibatkan tersiarnya “kabar angin”dikota, bahwa dalam pelayaran menuju Sri
langka, warga etnis Tionghoa di buang ketengah
laut. Pada sore hari tanggal 9 oktober, pasukan penistenVOC(pelayan VOC yang bertugas sebagai “milisi kota”) dan
pasukan kavaleri dikerahkan untuk mengepung rumah kapitan Nie Hoe Kong. Meriam
dan pasukan grenadiersyang
dikomandoi oleh kapitan Jan Van Oosten
diarahkan kerumah kapitan Nie Hoe Kong dan perumahan warga etnis Tionghoa yang
ada disekitarnya. Tujuanya adalah untuk membakar dan merobohkan rumah kapitan
Nie Hoe Kong dan rumah disekitarnya, untuk memaksa warga etnis Tionghoa keluar.
Pada malam harinya VOC mulai melakukan
aksi penggeledahan senjata kerumah-rumah penduduk dengan maksud untuk
menghindari berbagai kemungkinan akan adanya aksi kekerasan yang dilakukan
warga etnis Tionghoa. Kekhawatiran VOC yang memuncak membuat merekja tidak
hanya melakukan penggeledahan senjata, tetapi juga melakukan penangkapan secara
sewenang-wenang. Dalam situasi yang memanas, segala isu bohong dapat dapat
dianggap sebagai suatu kebenaran. Sewaktu VOC sedang melakukan aksi
penggeledahan dirumah warga etnis Tionghoa, sacar tiba-tiba terjadi kebakaran
dari beberapa warung dipermukiman warga etnis Tionghoa.kebakaran ini dianggap
oleh VOC sebagai tanda dimulainya perlawanan dari warga etnis Tionghoa. Kompeni
VOC yang sebelumnya memang telah disiagakan penuh, langsung diperintahkan oleh
gubernur jendral Valckenier untuk membantai habis warga etnis Tionghoa.
Sebagian budak bumi putra dan budak berkulit hitam serta para kelasi, tukang
galangan kapal, hingga tukang kayu, berlarian dari tempat kerja mereka menuju
ke jalan-jalan dan perkampungan Tionghoa melakukan pembantaian besar-besaran
terhadap warga etnis Tionghoa. Menyaksikan aksi semena-mena yang diarahkan
kepada mereka, beberapa warga etnis Tionghoa yang memilki harta berkecukupan,
meminta perlindungan kepada kompeni VOC dengan menjaminkan hartanya. Ternyata
perkiraan mereka tak sesuai harapan. Kompeni yang dimintai perlindungan justru
menyerahkan mereka kepada para budak belian yang haus darah. Permohonan ampun
dengan cara menyerahkan harta hanyalah cara untuk mempercepat kematian.
Keesokan
harinya pada pukul 09.00, tanggal 10 oktober 1740, pembunuhan massal tersebut
belum mereda, bahkan semakin mengerikan. Gubernur jendtal Valckenier
menginstruksikan kepada kompeninya untuk mengumpulkan warga etnis Tionghoa,
termasuk yang berada dalam rumah sakit dan penjara. Setelah itu ia
menginstruksikan kepada para kompeninya dan para budak belian untuk membunuh
mereka semua. Dikabarkan, saat itu valckenier menjanjikan 2 dukat per kepala
warga etnis Tionghoa yang berhasil dipancung. dalam aksi huru-hara ini, fungsi
pemerintaan VOC seakan lumpuh karena dari faktor internalnya telah terjadi
perselisihan antara van Imhoff dan Valckenier. Dalam hal ini, Gubernur Jendral
Valckenier mendukung upaya pembantaian yang dilakukan oleh orang ketiga, bahkan
dialah yang membri perintah secara langsung. Sementara itu, warga etnis
Tionghoa yang ada diluar kota batavia berusaha menyerang kota dengan segala
yang ada untuk menolong saudara
sebangsanya.
Kobaran
api besar di Batavia masih membara selama 3 hari, hingga tanggal 12 oktober.
Pejabat VOC kemudian mulai merasa khawatir jika gudang rempah rempahnya akan
ikut terbakar. Untuk itu VOC mengirim pasukan pemadam kebakaran untuk
memadamkan api yang masih berkobar di sekitar kota. Peristiwa pembantaian ini
sebenarnya juga dilatar belakangi oleh kekhawatiran VOC, khususnya Gubernur
Jenderal Valckenier akan terulangnya pemberontakan yang dilakukan oleh Pieter
Erberveld, seorang mestizo(indo-eropa) yang bersekutu dengan pangeran
Kartadria( seorang bumiputra dari Jawa Timur), yang berencana untuk melakukan
pemberontakan serta membunuh semua orang Belanda yang ada di Batavia, pada
malam tahun baru 1722. Pemberontakan mereka mendaoat dukungan dari Banten,
Cirebon, Bali dan Kartasura. Akan tetapi, sebelum rencana tersebut terlaksana,
terlebih dahulu terbongkar, karena seorang budak Pieter Erberveld membocorkan
rencana tersebut kepada VOC. Pieter Erberveld kemudian mendapat siksaan yang
sangat kejam ketika dieksekusi. Ia di eksekusi dengan cara masing-masing kedua
tangan dan kakinya diikatkan pada empat ekor kuda, kemudian kuda tersebut
dipacu agar berlari kencang kearah yang berlawanan, sehingga mencerai beraikan
tubuh Pieter Erberveld menjadi empat bagian, sedangkan kepalanya oleh VOC
digantung di gerbang kota. VOC kemudian membangun sebuah monumen untuk
memperingati aksi penghianatan Pieter Erberveld yang di dirikan di bekas
rumahnya di jalan Jakarta yang sekarang dikenal sebagai jalan pangeran
Jayakarta. Pada monimen tersebut tertulis, “sebagai
peringatan yang menjijikan akan penghianatan Pieter Erberveld yang dihukum, tak
seorangpun sekarang atau untuk seterusnya akan diizinkan membangun, menukang,
memasang batu bata, atau menanamkan ditempat ini”. Monumen ini di hancurkan
oleh tentara Jepang pada tahun 1942.
Kekhawatiran
yang dirasakan VOC bahwa warga etnis Tionghoa akan kembali mengulang peristiwa
serupa pada tahun 1721, diantisipasinya dengan cara yang tidak manusiawi.
Mayat-mayat yang bergelimpangan deseluruh sedut kota, di jalan-jalan, kali dan
kanal telah menjadikan warna air dan tanah menjadi merah, termasuk kali Angke
yang saat itu berada dipemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan
mayat dan tercemat dengan darah segar. Istilah kali Angke atau kali merah
tersebut sebenarnya sedikit rancu, karena dalam bahasa Tionghoa, ang itu berarti merah dan ke berarti kali. Ada yang menyatakan
bahwa nama Angke diperoleh karena air sungai tercemar darah segar sehingga
berwarna merah. Akan tetapi, nama Angke sudah ada jauh sebelum tragedi 1740,
sebagaimana dikemukakan oleh sejarawan Singapura bernama Xu Yun Qiao,
bedasarkan buku Catatan Sunda Kelapa karya Cheng Ri Je. Sejak terjadinya
tragedi Angke, kondisi perekonomian di Batavia menjadi hancur. Lumpuhnya
perekonomian di Batavia yang selama ini hidupkarena keberadaan warga etnis
Tionghoa ternyata turut dirasakan oleh pejabat VOC dan hal ini sangat merugikan
VOC. Oleh karena itu kemudian VOC mengeluarkan instruksi akan memberikan
pengampunan umum kepada warga etnis Tionghoa yang masih tersisa dari peristiwa
tersebut, serta peraturan surat izin dihentikan. Sisa-sisa warga etnis Tionghoa
ini kemudian dialokasikan pada suatu tempat diluar benteng kota yang disebut Diestpoort, sekarang bernama Glodok.
3.2 DENDAM PRIBADI SANG PEMBANTAI, VALCKENIER VS W. VAN
IMHOFF
W.van imhoff dan Valckenier adalah dua
orng yang dianggap paling bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian 1740.
Alasanya karena saat itu Valckenier bertugas sebagai Gubernur Jendral, sedangkan
W. Van Imhoff adalah anggota dewan majelis VOC. Setelah peristiwa tragedi
Angke, baik Van Imhoff maupun Valckenier dan anggota dewan lainya saling
menyalahkan serta saling melemparkan tuduhan dengan maksud cuci tangan. Dalam
hal in, Valckenier terutama menunjuk anggota dewan W. Van Imhoff sebagai orang
yang harus ikut bertanggung jawab, karena
W. Van Imhoff adalah seorang anggota dewan yang turut mengambil
keputusan dalam menagani masalah perlawanan dari warga etnis Tionghoa. Van
Imhoff saat peristiwa terjadi sempat mellakukan pencegahan serta pembubaran
terhadap perlawanan dan pemberontakan etnis Tionghoa yang berada diluar benteng
kota. Dewan Hindia kemidian melakukan sidang tanggal 16 desember 1740, dan
mengambil keputusan untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Gubernur Jendral
Valckenier, yang kemudian mengajukan pengunduran diri. Untuk sementara jabatan
gubernur Jendral dipegang oleh Johannes Thedens. Valckenier lalu dikembalikan
ke negeri Belanda tetapi karena sakit ia turun di Capetown, Afrioka selatan.
Sementara itu W. Van Imhoff kembali ke negeri Belanda untuk menghadapi tuntutan
hukum dari Valckenier. Di negeri Belanda W. Van Imhoff menjelaskan segala
sesuatu yang terjadi di Batavia. Setelah Heren 17 maendengar penuturan mengenai
asal mula dan dalang pembantaian massal 1740, van Imhoff justru diangkat
sebagai Gubernur Jendral pengganti Valckenier. Selanjutnya, van Imhoff
diperintahkan Heren 17 untuk membuat kapal yang diberi nama Restorer. Kapal inilah yang membawa van
Imhoff kembali ke Batavia. Sidang majelis juga mengeluarkan perintah ke
Capetown agar menangkap mantan Gubernur Jendral Valckenier dan mengembalikanya
ke Batavia guna mempertanggungjawabkan perbuatanya.
3.3 NIE HOE KOENG, MENJADI KAMBING HITAM
Nie
Hoe Koeng barangkali bukan siapa-siapa yang dikenal banyak orang karena sepak
terjangnya jika saja ia tidak menjadi kambing hitam VOC, yang dianggap satu
satunya paling bertanggung jawab dalam huru hara 1740. Ketika tragedi Angke
terjadi rumahnya yang megah beserta isi perabotan mahal ditembak sampai hancur
lebur. Saat ia melarikan diri bersama anak istrinya, ia ditangkap dan
dipenjarakan dalam benteng. Tidak ada bukti jelas yang menunjukan bahwa ia
adalah orang yang harus bertanggung jawab atas pecahnya perlawanan warga etnis
Tionghoa terhadap VOC. Walaupun demikian ia tetap harus bertanggung jawab atas
peristiwa tersebut, sebab Nie Hoe Koeng merupakan kapitan Tionghoa pada saat
itu. Nie Hoe Koeng kemudian diasingkan ke mollucas, Ambon dan meninggal disana.
3.4 KALI BESAR SEBAGAI SAKSI BISU
Mengenang
kembali peristiwa pembantaian massal 1740, banyak sekali saksi bisu dari
gedung-gedung disekitar dari peristiwa yang bisa menggambarkan bagaimana
peristiwa itu terjadi. Bukti visual peristiwa pembantaian dapat di lihat
melalui replika lukisan v.d Laan yang tersimpan di museum sejarah Jakarta,
sedangkan lukisan yang asli tersimpan di Tropenmuseum, Amsterdam.
Kali
besar yang terpampang di kanan dan kiri lukisan adalah jalan kali besar barat
yang sekarang. Menelusuri kejadian Angke yang telah terjadi beberapa ratus
tahun silam, pada bulan oktober 1742 di temukan sekitar seratus tengkorak
manusia saat dilakukan penggalian untuk pendirian bangunan baru di jalan kopi
2a, dekat jalan Roa Malaka. Masih di kawasan Kali Besar Barat, terdapat sebuah
jembatan jungkit yang dapat diangkat atau diturunkanjika ada perahu atau kapal
yang lewat. Jembatan ini di namai jembatan Pasar ayam (Hoenderpasarbrug).
BAB
4
PASCA
TRAGEDI ANGKE
4.1
Meluasnya Perlawanan dan Pemberontakan
Setelah
terjadi tragedi angke, keadaan didalm benteng kota sudah reda, tetapi di luar
benteng masih terdapat kawanan etnis Tionghoa. Pada saat itu, VOC tidak dapat
melakukan pengejaran terhadap warga etnis Tionghoa, karena timbul konflik dalam
Dewan Hindia Belanda atas Tragedi Angke. Selain itu, bulan november 1740,
bersamaan dengan musim hujan sehingga turunya hujan turut berpengaruh dan
memperlambat upaya pengejaran yang dilakukan oleh VOC.
Kawanan
etnis Tionghoa di bawah pimpinan Wang Tai Pan atau Wang Pan Kuan yang dijuluki khe panjang, setelah meninggalkan bekasi
segera mencari perlindungan ke arah semarang. Selama dalamperjalanan menuju
semarang, kawanan etnis Tionghoa semakin besar karena benyak yang menggabungkan
diri. Maka pada bulan juli 1741 terjadilah pertumpahan darah besar besaran di
Semarang dan dalam bulan berikutnya di Gresik. Situasi di Jawa tengah mulai
genting setelah di sekitar senarang ada penggabungan pasukan jawa dengan
kawanan Etnis Tionghoa. Pada waktu itu, sebenarnya belum ada persetujuan dari
pengusa kerajaan setempat yang mengizinka kawanan Etnis Tionghoa bermukim di
wilayahnya. Akan tetapi seorang patih dari kerajaan mataram yang bernama
Natakusuma bersedia menerima kawanan Etnis Tionghoa masuk ke wilayahnya karena
ia juga sangat tidak suka pada VOC.
Ironisnya,
para penguasa kerajaan di Jawa Tengah saat itu memiliki pandangan dan prinsip
yang berbeda-beda. Misalnya kerajaan Mataram yang cenderung menerima VOC.
Mataram melakukan beberapa Perjanjian dengan VOC dan memperkenankan VOC masuk
ke dalam wilayah mereka. Salah satu perjanjian tersebut misalnya, yang dibuat
pada tahun 1677, yang isinya antara lain menyebutkan behwa VOC akan membantu
Mataram memerangi musuhnya dengan persyaratan yaitu, pemberian penggantian
biaya perang kepada VOC, membebaskan VOC dari bea cukai untuk setiap barang
daganganya, memberi izin VOC untuk
membangun benteng di daerah mataram, dan setiap tahun Mataram akan menyediakan
4 ribu pikul beras kepada VOC dengan harga yang saat itu berlaku.berkenaan
dengan sikap patih Natakusuma yang menerima kehadiran pengungsi Tionghoa ke
wilayah mataram, ada satu sikap Pakubuwana II yang ditentang oleh senagian
besar rakyatnya termasuk raden mas Garendi (cucu dari Amangkura III), yaitu
sikap cuci tangan Pakubuwana II terhadap kasus yang menimpa patih Natakusuma.
Saat itu Pakubuwana II yang juga sangat membenci VOC, menyetujui patih
Natakusuma untuk mengirimkan pasukan rahasia Kartasura dalam membantu
penyerbuan yang dilakukan kelompok etnis Tionghoa ke benteng VOC di Semarang.
Akan tetapi ketika VOC mengetahui hal ini maka VOC membenci Pakubuwana II.
Mengetahui hal ini, Pakubuwana II berusaha tidak melibatkan diri dalam hal ini
dan melimpahkan senua masalah pada patih Natakusuma, bahkan memberi izin kepada
VOC untuk menangkap patih Natakusuma.
4.1
KONTRADIKSI MONOPOLI DAN ANTIMONOPOLI
Ketika
VOC memulai kegiatanya di Nusantara, VOC menghadapi suatu dunia perdagangan
internasional dengan sistem terbuka. Dari semula, VOC telah menghadapi
kesulitan dalam usahanya menerobos sistem perdagangan perdagangan yang berlaku.
VOC kemudian berusaha membuat kontrak kontrak yang bermaksud untuk memperoleh
monopoli. Akan tetapi karena tidak ada dukungan politik, maka usaha tersebut
tidak berjalan. VOC lalu menggunakan jalan kekerasan. Cara radikal yang
ditempuh antara lain dengan melarang semua barang dagangan Portugis dengan
kapal masyarakat setempat, semua ekspor rempah-rempah perlu dihentikan, bahkan
yang paling drastis, pohon-pohon pala dan cengkih ditebangi. Dalam upaya
menguasai Nusantara, selain menekan penduduk setempat, Belanda juga menyadari
bahwa pedagang Tionghoa bukalah pesaing yang bisa dipandang sebelah mata. Oleh
karenanya Gubernur Jendral J.P Coen mulai membatasi kapal Niaga Tiongkok, dan
hanya mengizinkan pedagang Tionghoa berdagang di pulau pulau kecil dan
pelabuhan kecil yang belum tersentuh atau terjangkau oleh VOC. Kebijakan VOC
tersebut sangat merugikan massa depan perdagangan Tionghoa, yang seharusnya
dapat mandiri dan berkenbang bebas dalammelakukan perniagaan laut. Cara lain
yang dilakukan VOC untuk menghalangi perkembangan perdagangan para pedagang
Tionghoa yaitu dengan menetapkan peraturab bahwa pedagang Tionghoa tidakboleh
bertindak sebagai pedagang perantara dan hanya diperbolehkan sebagai pedagang
eceran.
4.3
PERANG PERJUANGAN BUMIPUTRA DAN ETNIS TIONGHOA MENUJU KEMERDEKAAN
Setelah
kekuasaan VOC berakhir pada tanggal 31 desember 1799, secara langsung kepulauan
Nusantara berada di bawah kekuasaan pemerintah Belandayang dikenal dengannema Bataafse Republik (1799-1897). Pada masa
transisi dari pemerintah VOC ke pemerintah Hindia Belanda, kepemimpinan di
Batavia dipegang oleh Dirk Van Hogendorp (1799-1808). Pada tahun 1808 raja
Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels sebagai gubernur jendral untuk
memimpin pemerintahan di Nusantara. Kekuasan Daendels di Nusantara kemudian
berakhir karena Inggris pada akhirnya berhasil mendarat di Cilincing dan
merebut Batavia dari Belanda pada tanggal 10 agustus 1811. Gubernur Jendral
Inggris yang pertama adalah Lord Minto yang berkedudukan di Madras (India).
Lorn Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles, sebagai letnan Gubernur jendral untuk
memerintah dipulau Jawa dan daerah kekuasaan Belanda lainya di Nusantara. Masa
pemerintahan Raffles di Nusantara tidak lama, hanya lima tahun (1811-1816) yang
selanjutnya digantikan oleh John Fendall. Tak lama kemudian yaitu pada tanggal
19 agustus 1816, John Fendall harus menyerahkan kembali Nusantara ke tangan
Belanda. Untuk menjalankan Pemerintahan di Nusantara, belanda mengangkat van
der Capellen.
BAB
5
MEREKA
JUGA ANAK BANGSA
5.1 HAK ASASI MANUSIA
Pencetusan HAM terjadi ketika menusia
mulai menyadari arti penting harga diri, harkat dan martabat yang menjadikan
manusia berbeda dengan mahliuk lainya. Penerapan Ham sebenarnya telah ada jauh
sebelum tragedi Angke, tepatnya 2000 tahun SM di Babilonia yang dikenal sebagai
Hukum Hammurabi, yang menjamin keadilan bagi warga Babilonia. Di negara barat,
deklarasi penegakan HAM pertama kali dilakukan di Inggris pada tanggal 15 Juni
1215 dengan lahirnya Magna Charta. Isi Magna Charta yaitu, pertama, kekuasaan raja harus dibatasi, kedua Hak asasi manusia lebih penting dari kedaulatan Raja, Ketiga, tidak seorangpun warga negara
yang merdeka dapat di tahan atau dirampas kekayaanya, diperkosa, diasingkan
atau dengan cara apa pun di perkosa haknya, kecuali berdasarkan kepentingan
Hukum.
5.2 SEMUA SAMA
Keberadaan
warga etnis Tionghoa di bumi Nusantara telah ada jauh sebelum bangsa Eropa tiba
di Nusantara. Pada saat itu telah ada permukiman kecil etnis Tionghoa, terutama
di bandar bandar perdagangan yang berada di sepanjang pantai utara pulau Jawa.
Pembauran yang telah dilakukan oleh
warga etnis Tionghoa edengan cara memeluk agama islam dikemudian hari
dinyatakan oleh VOC sebagai alat untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan
danpemerasan yang kemudian disusul dengan adanya pembantaian massal tahun 1740.
Sejak meletusnya peristiwa tersebut, segala sesuatu yang berbau Tiongkok di
berantas, dan muncul berbagai sikap yang selalu mendikotomikan bumi putra dan
non-bumiputra sehingga ada jarak pemisah.
Rabu, 30 Juli 2014
KERAJAAN TRADISIONAL SURAKARTA
KERAJAAN TRADISIONAL SURAKARTA
BAB
I
KEADAAN
UMUM DAERAH
A.
Lingkungan Geografis
Kerajaan tradisional Surakarta (Kraton Surakarta)
dengan ibu kotanya Sala merupakan penerus kerajaan Mataram yang didirikan oleh
Susuhunan Paku Buwana II (PB II) pada tahun 1746. Berdirinya Kraton Surakarta ini
dapat disebut sebagai pengganti Kraton Kartasura yang telah hancur sebagai
akibat dari adanya gerakan bersenjata orang-orang Cina yang berhasil memberontak
dan merebut kerajaan Mataram itu.
Luas ibukota kerajaan Surakarta (Sala) adalah 24
kilometer persegi dengan ukuran 6 kilometer, membentang dari arah barat ke
timur, dan 4 kilometer dari arah utara ke selatan. Kota ini berada di daerah
dataran rendah di tepi sebelah barat sungai Bengawan Sala. Menurut astronomi
kota Sala terletak pada 704’0” Lintang Utara—8010’0
Lintang Selatan dan 110027’0’’ Bujur Barat – 111020’0’’
Bujur Timur. Suhu udaranya berkisar
antara 220 C sampai 320 C. dan tinggi tanahnya ± (lebih
kurang) 92 meter diatas permukaan laut.
Beberapa etnik yang mendiami diseputar wilayah
ibukota kerajaan yaitu Jawa yang jumlahnya paling besar, kemudian Cina, Arab
dan Eropa. Secara administratif, Karesidenan Surakarta berbatasan dengan
Karesidenan Yogyakarta, Kedu, Semarang, dan Madiun. Batas alam berupa gunung
Merapi (2875) dan Merbabu 3145 m terletak disebelah barat, pegunungan Kendeng
di sebelah utara, dan gunung Lawu 3326 m di sebelah timur. Antara gunung Merapi
dan Merbabu dengan Gunung Lawu membentuk dataran rendah yang luas meliputi
daerah Klaten, Boyolali, dan Kartasura yang kaya sedimen vulkanis. Dari lereng
gununung merapi mengalir sungai Opak ke selatan, menjadi batas antar
Karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Sungai Dengkeng menyatu dengan Bengawan
Sala yang mata airnya berasal dari distrik sembuyan, dengan nama sungai Samin
Colo, Wingko dan Jenes. Sungai- sungai ini mengalir ke dataran rendah
Karanganyar yang membentuk daerah persawahan.
Di bagian selatan membentang pegunungan sewu yang ke
arah barat memasuki daerah Pajang dan ke arah Timur Laut sampai ke distrik
keduwang. Dari distrik ini bentengnya ke utara menuju Gunung Lawu dan keselatan
sampai perbatasan Pacitan, daerah lereng gunung Lawu cocok untuk perkebunan
kopi. Dari kota Sala ke utara membentang
daerah daratan rendah yang makin kurang
subur, terbukti kapur yang berakhir di pegunungan kendeng.
B.
Lingkungan Fisik Kraton Surakarta
Kraton Surakarta mulai dibangun
pada masa pemerintahan Sunan PB II (1726-1749) sebagai pengganti Kraton
Kartasura yang telah rusak akibat pemberontakan orang-orang Cina dibawah
pimpinan Sunan Kuning, juga oleh pasukan Madura yang dipimpin Cakraningrat
IV. Peristiwa pendirian kota ini
dikisahkan dalam Babad Giyanti, sebuah Babad bersajak yang ditilis kira-kira
akhir abad 18 oleh pujanggan Kraton Yogyakarta. Mula-mula diceritakan bagaimana
raja Mataram mengumpulkan para penasehatdan para pembantunya untuk
memberitahukan niatnya memindahakan ibukota yang baru saja dihancurkan oleh
gerombolan Cina.
Sunan PB II membangun Kraton secara
tergesa-gesa dan perpindahan ke Surakarta dilakukan ketika Kraton baru itu dalam
kedaan belum selesai. Tiga tahun sesudah menempati kraton baru Suna PB II wafat
(1749), sehingga penyelesaian pembangunan kraton ditangani oleh raja-raja yang
memerintah kemudian. Meskipun sampai pemerintahan Sunan PB X bangunan kraton
mengalami perkembangan secara terus menerus, namun pembagian pelataran atau
halam tidak mengalami perubahan.
C.
Stratifikasi Sosial Masyarakat
Anggota / masyarakat / komunitas kraton
Surakarta tersusun secara hierarki dan secara tradisional dibagi dalam tiga
kelompok social yaitu:
1.
Raja
dan keluarga raja ( sentana dalem)
2.
Pegawai
dan pejabat kerajaan (abdi dalem)
3.
Rakyat
biasa (kawula dalem)
Untuk menentukan posisi seseorang
berada dalam kelompok tertentu, diperlukan dua criteria. Pertama prinsip
kebangsawanan yang ditentukan oleh hubungan darah seorang dengan penguasa.
Kedua, posisi seseorang dalam hirarki birokrasi. Seorang yang mempunyai
kriteria-kriteria tersebut dianggap termasuk golongan elit. Sedangkan mereka
yang diluar golongan itu dianggap sebagai rakyat kebanyakan.
1.
Raja dan keluarga (sentana dalem)
Ibukota kerajaan atau kota istana tidak hanya
merupakan pusat politik dan kebudayaan, tetapi juga sebagai pusat magi bagi
kerajaan. Berhubung jagat raya yang menurut kosmologi Brahmana atau Budhis
berpusat di Gunung Meru, maka kerajaan
yang merupakan jagat kecil harus pula memiliki Gunung Meru pada pusat kotanya,
dan Gunung Meru di pusat kota ini akan menjadi pusat magi bagi kerajaan. Dengan
demikian sebuah kerajaan tidak lepas dari unsur-unsur yang melengkapinya. Bagaikan
dunia kecil kerajaan merupakan gambaran alam semesta yang lengkap dengan zat
supranatural, dewa yang khalik dan umat manusia, serta alam beserta isinya.
Konsep kosmologi ini diterapkan pada susunan penguasa atau raja sebagai titik
sentralnya.
Adapun peran raja yang utama adalah
untuk melindungi kerajaa dan rakyatnya
dengan menjadi perantara antara dunia manusia dengan dunia dewa-dewa. Raja
harus memiliki kekuasaan dan wibawa yang setara dengan dewa-dewa. Hubungan
antara raja dengan rakyatnya ini merupakan suatu ikatan antara kawula-gusti
atau abdi-tuan yang merupakan kaitan erat. Akrab, saling menghormati dan
bertanggung jawab. Rakyat sebagai kawula menyerahkan segalanya termasuk jiwanya
jika raja menginginkanya.
Ketika agama Islam mulai berkembang
di Indonesia (Jawa) antara abad11-15 maka proses akulturasi tidak dapat
dihindarkan. Lambat laun agama islam tersebut merasuk kedalam pola pikir
masyarakat yang kemudian dipeluknya. Ketika itu kerajaan yang masih bersifat
Hinduistis masih berdiri. Dengan masuknya agama islam, berarti merupakan
tantangan yang serius terhadap raja- raja Mataram. Suatu usaha untuk menghadapi
tantangan ini dengan memakai gelar susuhunan
atau sultan, juga menarik
pemimpin-pemimpin agama Islam ke dalam istana dan lambat laun mengubah tatacara
istana sesuai dengan ajaran yang baru.
Gelar susuhunan pertama kali dipakai
oleh raja Mataram ketiga, Anyakrakusuma, sesudah berhasil menguasai daerah yang
luas dan menaklukan pulau Madura tahun 1624. Sebelumnya peletak dasar wangsa
Mataram menggunakan gelar panembahan.
Gelar susuhunan menunjukan kedudukan yang amat tinggi. Hal ini terlihat dari
asal kata susuhunan suhu (pundhi/sunggi)
yang berarti diletakkan diatas kepala. Jadi susuhunan (pepundhen) artinya orang yang dijunjung tinggi, sangat dihormati.
Tahun 1641 susuhunan Anyakrakusuma
melepaskan gelar susuhunan dan kemudian adanya rasa iri hati terhadap pangeran
Banten yang telah menerima nama sultan dan sebuah bendera yang dikirim
kepadanya oleh ulama besar dari Mekah. Namun penggantinya, Amangkurat I
(1615-1677) tidak melestarikan pemakaian gelar sultan kembali pada sebutan
susuhunan. Hal ini disebabkan Amangkurat I sangat menentang islamisasi jawa dan
melawan tantangan yang bersifat sakral dan politis terhadap pemerintahanya. Ia
memutuskan untuk mematahkan kekuatan mereka (pemimpin agama) sekaligus dengan
mengadakan pembunuhan massal. Kemudian ia tidak lagi menggunakan gelar sultan
dan sejak saat itu sema raja Mataram disebut susuhunan atau singkatnya sunan,
atau sinuwun. Dengan memakai kembali gelar susuhunan ini, dilihat dari sudut
pandang kosmologis yang absolute, maka kekuasaan sakral dan sekuler kembali
bekerja di satu tangan dan tidak akan dilepaskan raja. Sedangkan ulama kembali
menjadi bagian aparat pemerintahan. Sesudah kerajaan Mataram pecah menjadi dua
bagian (1755) gelar susuhunan dipakai oleh raja-raja Surakarta sedangkan
raja-raja Yogyakarta memakai gelar sultan.
Yang tidak kalah menarik dalam
membicarakan status sosial dari kerabat raja selain yang sudah disebut adalah
tentang isteri raja. Pada zaman Mataram dan kerajaan-kerajaan penerusnya,
isteri raja (permaisuri/prameswari)
umumnya bergelar ratu. Dalam sejarah terbukti bahwa sunan atau sultan biasanya
mempunyai dua permaisuri. Yang pertama, yang lebih tinggi kedudukunya disebut ratu kulon, sedangkan yang kedua, yang
kedudukanya lebih rendah bergelar ratu
wetan. Dinamakan demikian mungkin bedasarkan letak kediamanya di dalam
kraton. Kraton kulon lebih tinggi kedudukanya daripada ratu wetan dapat
diketahui dari kenyataan bahwa puternyalah yang menjadi putera mahkota.
Biasanya permaisuri pertama mendapatkan nama baru atau nama kehormatan kencana (emas) sebagai bentunk pemulian
dari puteri tersebut yang disesuaikan dengan kedudukan mulianya.
Disamping permaisuri raja juga
mempunyai isteri lain yaitu selir, yang disebut pula dengan istilah gerwo ampeyan, garwa pangrambe, garwo
paminggir, atau priyantun dalem.
Status sosial selir ini kedudukanya lebih rendah daripada . Dari sekian banyak
isteri raja yang ada, maka siapa saja yang berhak menyandang gelar permaisuri
semuanya tergantung kehendak raja. Tidak
peduli apakah wanita darah bangsawan atau bukan tetapi seorang raja yang
bijakasana akan selalu memperhatikan faktor trah
(keturunan), prestice atau social backing
puteri itu. Sehingga pada umumnya kescil sekali kesempatan yang ada pada wanita
keturunan orang biasa untuk menjadi permaisuri.
Selain faktor trah , faktor social backing (dukungan
sosial) dari keluarga puteri yang akan dijadikan permaisuri juga sangat besar
pengaruhnya. Apabila seorang puteri telah terpilih menjai seorang permaisuri
bukan berarti kedudukanya akan tetap kokoh tak tergoyahkan, namun bias saja
kedudukan itu digeser atau bahakan hilang sama sekali. Ada tiga sebab seorang
permaisuri bias kehilangan kedudukanya. Pertama, pertimbanga bobot prastise.
Kedua, pertimbangan faktor kesestiaan, ketiga, pertimbangan faktor etis.
2.
Pegawai dan pejabat kerajaan (abdi dalem)
Sudah jelas bahwa raja
beserta kerabatnya (sentana dalem)
menempati struktur sosial yang paling tinggi. Dibawah kelompok ini terdapat
kelompok abdi dalem atau priyayi, yaitu seluruh pegawai raja dan
kerajaan. Kelompok abdi dalem mini
umumnya memegang jabatan-jabatan dalam pemerintahan dan birokrasi kerajaan.
Untuk menunjukan status jabatan seseorang dalam sistem administrasi/ birokrasi
kerajaan selain memakai gelar kerajaan jabatan dan nama resmi dari jabatan yang
dipangkunya. Misalnya gelar adipati diberikan
kepada patih, tumenggung diberikan
kepada pejabat-pejabat dibawah bupati sampai mantri, dan panji
diberikan kepada perwira-perwira perang.
Tinggi rendahnya status sosial juga dapat
dilihat dari pakaian dan tanda kehormatan (misalnya paying dan atribut lain)
yang dipakai. Pakaian dan tanda kehormatan tersebut merupakan pakaian kebesaran
yang terdiri dari kuluk, dodot, bebed,
epek, celana dan payung serta
benda-benda pusaka yang bersangkutan. Masing-masing pakaian kebesaran itu bagi
tiap derajat tingkatan berbeda, baik bagi patih,
bupati, panewu, mantri, atau jajaran memiliki pakaian kebesaran
sendiri-sendiri. Pakaian kebesaran itu dipakai pada waktu mengikuti
upacara-upacara resmi. Gelar, baik gelar kebangsawanan maupun jabatan juga
turut menentukan status seseorang. Untuk gelar-gelar kebangsawanan di bawah
raja berturut-turut seperti berikut:
a.
Putera
dan puteri raja disebut gusti.
b. Cucu (wayah)
raja disebut bandara.
c. Cicit (buyut) raja disebut sentana.
d. Canggah
raja disebut abdi sentana.
e. Wareng
raja disebut abdi kaluwarga.
Untuk gelar jabatanpun diatur sedemikian rupa, gelar jabatan
diperuntukan bagi para abdi dalem
sentaran yaitu kerabat raja yang menjabat, maupun abdi dalem biasa yaitu pejabat yang berasal dari wong cilik. Dalam kelompok abdi dalem ini terdapat gelar-gelar: adipati, arya, panji, tumenggung, ngabehi,
lurah, dan rangga. Adipati diperuntukan untuk patih dan bupati mancanegara
maupun bupati pesisir. Arya dan panji untuk abdi dalem prajurit. Tumenggung
untuk jabatan bupati. Ngabehi untuk penewu dan mantri. Lurah untuk
lurah, dan rangga untuk pejabat
setingkat dengan mantri.
1. Pangeran adipati anom memperoleh sembah
(penghormatan) dari pangeran putra, pangeran riya yang lebih muda beserta
bawahannya.
2. Panembahan memperoleh sembah dari
pengeran riya sentana yang lebih muda beserta bawahannya.
3. Pangeran adipati hanya memperoleh sembah
dari para sentana yang lebih muda beserta bawahannya.
4. Pangeran putra dan pangeran memperoleh
sembah dari para sentana yang lebih muda beserta bawahannya.
5. Pengulu diberi salam dari bawahannya.
Dilihat dari besar kecilnya tanah
lungguh (apanage), status sosial seorang juga dapat diketahui, misalnya:
1. Kelompok sentana dalem (keluarga raja)
yang memperoleh apanage yaitu:
a. Ratu eyang 1000 cacah/karya
b. Ratu ibu 1000 cacah
c. Ratu kencana 1000 cacah
d. Adipati anom 8000 cacah
2. Kelompok abdi dalem, terdiri dari:
a. Para abdi dalem yang dekat dengan raja,
seperti para patih lebet dan patih jawi masing-masing memperoleh lungguh 20.000
cacah.
b. Kaum elite birokrat menengah, terutama
para bupati yang status dan fungsinya menjadi bawahan patih, seperti bupati (wedana) kepara kiwa-tengen dan bupati (wedana)
gedong kiwa-tengen masing-masing
memperoleh tanah lungguh sebanyak 5000 cacah.
c. Kaum elite birokrat rendah, seperti
jabatan kliwon memperoleh tanah
lungguh sebanyak 2000 cacah, penewu 1000 cacah, rangga 250 cacah, demang 200
cacah, dan seterusnya.
Dari
tanah yang diperoleh dari raja itu menunjukan status orang yang menerimanya,
juga tingkat ekonominya itu, dia berhak untuk memungut hasilnya dari para cacah
atau kepala keluarga.
3. Rakyat biasa (wong cilik, kawula dalem).
Dalam
budaya jawa penduduk dikenal sebagai kawula
dalem (hamba raja, pelayan raja atau
wong cilik). Mereka adalah manusia milik raja seperti kuda, gajah, atau
burung perkututnya. Raja juga berhak menentukan nasib kawula dalem. Oleh karena
itu sikap penduduk jawa biasanya sangat sopan, rendah hati, sabar dan nrima. Akan tetapi ada kalanya mereka
juga dapat naik temperamenya jika perasaannya sudah tidak dapat ditahan karena
tekanan atau penghinaan. Inilah gambaran sosok wong cilik atau kawula dalem
yang merupakan lapisan terendah dalam struktur sosial masyarakat.
Golongan bawah
atau wong cilik dalam masyarakat Jawa
sebenarnya sangat heterogen. Mereka terbagi dalam beberapa lapisan berdasarkan
tinggi rendahnya pembayaran pajak. Lapisan paling atas adalah sikep
atau kuli kenceng. Dibawah kuli kenceng adalah kuli setengah kenceng atau kuli
indung yang menempati rumah di pekarangan orang lain. Dan lapisan terakhir
adalah kuli tlosor yang tidak punya
apa-apa dan hidupnya menumpang pada petani lain.
Seperti telah
disinggung bahwa raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.
Menurut Anderson, sebagai pusat kekuasaan raja digambarkan sebagai sumber
cahaya yang memancar ke daerah sekelilingnya. Semakin jauh dari sumbernya
cahaya itu berangsur angsur meredup secara tidak terputus-putus. Perumpamaan
konsepsi Jawa ini bukan hanya mengenai struktur Negara saja, tetapi juga
mengenai hubungan pusat daerah dan mengenai kedaulatan territorial.
Berdasarkan
konsep kekuasaan tersebut, maka Negara dianggap sebagai suatu rangkaian dari
beberapa lingkaran konsentris dengan raja ditengah-tengahnya. Raja adalah
sumber satu-satunya dari segenap kekuatan dan kekuasaan, kebijaksanaan dan
kemakmuran semuanya terletak padanya. Tetapi harus ada suatu sistem yang
teratur untuk menyalurkan semua kebijakan ini kepada rakyat, sistem itu ialah
kerajaan.
BAB
II
KERAJAAN
MATARAM SURAKARTA
A.
Hubungan Kerajaan Majapahit-Demak-Pajang-Mataram
Pada pertengahan
pertama abad 16, kerajaan Majapahit yang bersifat Hindu mengalami keruntuhan.
Runtuhnya Majapahit ditandai dengan terjadinya disintegrasi wilayah. Tebukti
banyak daerah-daerah Islam tidak mau lagi kepada Majapahit yang beragama Hindu
itu. Oleh penulis babad, tanda-tanda
runtuhnya Majapahit dilukiskan dengan kata-kata Sinar Ilang Kertaning Bumi, yaitu sebagai pertanda tidak ada
kemakmuran dan ketentraman Negara. Kata-kata itu sebenarnya merupakan sangkalan
yang menunjuk angka tahun 1400 saka atau tahun 1478 Masehi.
Runtuhnya Majapahit
kemudian diikuti dengan munculnya dinasti baru, kerajaan Demak di bawah
pimpinan Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang telah memeluk Agama
Islam. Daerah-daerah Islam di pantai utara Jawa, di bawah dominasi Bintara
Demak, berusaha melakukan suksesi terhadap Majapahit. Ketika terjadi penyerbuan
oleh pasukan Demak, raja Majapahit terakhir Prabu Brawijaya (Bhre Kertabumi)
berhasil lolos meninggalkan istana. Bersamaan dengan itu, terlihat cahaya
memancar terang muncul dari istana Majapahit, naik ke atas dan terbang ke arah
barat, jatuh di Bantara Demak.
Bagi masyarakat Jawa,
berpindahnya kedudukan raja dari Majapahit ke Demak yang ditandai dengan
munculnya andaru itu merupakan cara atau bentuk pengesahan (legitimasi) yang
paling meyakinkan. Andaru dianggap sebagai sebuah wahyu yang mempunyai kekuatan
dan kemampuan yang besar. Siapapun jika mendapat wahyu dari Tuhan berupa pulang
kraton atau kekuatan suci, maka orang itu akan memimpin tanah Jawa dan akan
mewarisi pula tahta kerajaan. Dengan demikian ia akan dapat menguasai tanah
jawa.
Keberadaan kasultanan
Demak tidak lama hanya sekitar 40 tahun. Sesudah Raden Patah, keadaan tidak
tenang lagi. Raja Demak terakhir, Sunan
Prawata dibunuh oleh kemenakanya, Arya Penangsang kira-kira pada tahun 1548.
Arya Penangsang memerintah Jipang sebagai raja bawahan. Tujuannya ialah
mambalas dendam atas kematian ayahnya yang telah dibunuh atas perintah Sunan
Prawata. Mungkin juga Arya Penangsang berwenang menduduki tahta Demak. Akan tetapi pada saat hendak
meduduki tampuk kekuasaan gugurlah dia. Ia terbunuh dalam pertempuran melawan
lascar Jaka Tingkir (penguasa Pajang) yang dibantu oleh Ki Penjawi dan Ki
Pemanahan. Jaka Tingkir bertindak sebagai pembalas atas kematian Pangeran
Hadiri (Kyai Kalinyamat) dari Jepara, ipar Sunan Prawata yang telah menemui
ajalnya juga karena ulah Arya Penangsang.
Jaka Tingkir adalah
bekas kepala pengawal sekaligus menantu Sultan Prawata. Ia berasal dari
Pengging di Selatan Gunung Merapi. Oleh karena lahir di Desa Tingkir, dekat
Salatiga, maka ia dinamakan jejaka dari Tingkir. Sebagai pewaris kerajaan Demak,
Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya dan mendirikan kraton di
Pajang. Ia memerintah di Pajang selama hamper 20 tahun (1568-1586).
Sultan Hadiwijaya
sebagai pewaris kerajaan Demak sebenarnya bukan keturunan langsung dari
pendahulunya. Tampilnya Hadiwijaya sebagai raja dirasa tidak melalui prosedur
yang biasa. Untuk itu raja melalui penulis babad perlu membuat berbagai upaya
legitimasi agar tidak menimbulkan keraguan pada rakyat yang diperintahnya.
Diantara-bentuk-bentuk legitimasi itu antara lain berupa mitos-mitos keajaiban.
Misalnya, Hadiwijaya digambarkan mampu mengalahkan 40 buaya (bajul) yang kemudian
dengan taatnya mendorong rakit sampai ke Demak.
Secara historis,
perpindahan pusat kerajaan baik dari Majapahit maupun dari Demak ke Panjang
bukan semata-mata berdasarkan pulung atau wahyu belaka, tetapi memang
kenyataannya terdapat usaha dari yang bersangkutan untuk mempergunakan haknya
senagai penerus tahta. Hal ini terlihat dari daftar silsilah yang termuat dalam
babad Tanah Jawi, sebagai berikut:
1. Prabu Brawijaya penghabisan berputra
Raden Patah, Sultan Demak pertama.
2. Prabu Brawijaya penghabisan berputra
seorang puteri yang menjadi isteri Jaka Sengara (Adipati Dayaningrat di
Pengging) berputera kyai Kebo Kenanga, berputera Mas Karebet), Sultan Pajang
pertama.
Dari
silsilah tersebut terlihat, bahwa Demak dan Pajang sama-sama berasal dari satu
dinasti, yaitu Majapahit. Maka tidaklah mengherankan apabila perang batin dan
perebutan mahkota selalu terjadi. Demikian pula perebutan kekuasaan berulang
kembali pada masa akhir Pajang dan awal Mataram.
Seperti
telah disebut, bahwa usaha Aria Penangsang untuk merebut tahta kerajaan Demak
dapat digagalkan oleh Jaka Tingkir yang
dibantu oleh Ki Penjawi dan Ki Pemanahan. Sebagai hadiah atas jasa-jasa itu, Ki
Penjawi dianugerahi tanah di daerah Pati oleh raja Pajang, dan Ki Pemanahan memperoleh daerah Mataram yang semula masih
berupa hutan. Ki Pemanahan selanjutya mengubah nama dirinya menjadi Ki Ageng Mataram.
Semakin
lama daerah Mataram tumbuh menjadi daerah yang besar dan berpangaruh. Hal ini
menimbulkan kekhawatiran Sultan Hadiwijaya, sebab mengancam eksistensi kerajaan.
Bagi Sultan Hadiwijaya Ki Ageng Mataram itu sebagai keturunan Majapahit tentu
berusaha agar keturunannya dapat menjadi raja dan menguasai tanah Jawa. Selain
itu Sunan Giri pun telah meramalkan bahwa kelak di Mataram akan bertahta
seorang raja besar. Karena merasa gelisah, Sultan Hadiwijaya segera menemui
Sunan Kalijaga yang kemudian meminta Ki Ageng Mataram untuk berjanji tidak akan
menjadi raja Mataram dan tidak akan mengalahkan Pajang. Namu bila sampai pada
keturunannya sepenuhnya diserahkan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
Langganan:
Postingan (Atom)